info@jparsyad.com
0274-370491 / 0813 2886 3719 / 0812 2562 1202

Blog

APA ITU PERIKATAN?

KUH Perdata tidak memberikan definisi terkait dengan perikatan, perikatan itu sendiri berasal dari bahasa belanda yaitu Verbintenis. Menurut pakar hukum Prof. Subekti, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Meskipun KUHPerdata tidak memberikan definisi tentang perikatan, akan tetapi berkaitan dengan perikatan di atur didalam Buku Ke 3 tentang perikatan.

Dalam Pasal 1233 KUHPerdata perikatan itu lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut suatu perikatan itu bisa lahir karena adanya suatu perjanjian atau lahir berdasarkan undang-undang. Jika didasarkan pada suatu perjanjian maka syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata harus terpenuhi terlebih dahulu. Ketika syarat sah perjanjian terpenuhi maka akan lahir suatu perikatan yang didasarkan pada perjanjian, dimana akan muncul hak dan kewajiban.

Sementara itu perikatan yang lahir karena undang-undang dibagi menjadi 2 yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia seperti yang diatur didalam Pasal 1352 KUHPerdata. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja seperti Pasal 321 KUHPerdata yang orang tua berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya atau yang disebut (Alimentasi)

Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia menurut Pasal 1353 KUHPerdata juga dapat dibagi menjadi perbuatan manusia yang sesuai hukum/ halal (Rechtmatige Daad) dan perbuatan manusia yang melanggar hukum (onrechmatihge daad).  Perikatan yang muncul karena perbuatan manusia melanggar hukum seperti, A menjatuhkan vas bunga milik si B, A berkewajiban menganti vas bunga tersebut bukan atas dasar perjanjian, melaikan atas dasar undang-undang yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti, A meminjam uang  Rp.10.000.000 kepada B dan A menyanggupi untuk mengembalikan dalam jangka waktu 6 bulan, pada saat waktu yang telah ditentukan ternyata A tidak dapat mengembalikan uang tersebut, C datang dengan sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus membayar hutang si A, hal ini diatur didalam Pasal 1354 KUHPerdata.

Leave a Reply