info@jparsyad.com
0274-370491 / 0813 2886 3719 / 0812 2562 1202

Blog

PENDIRIAN PERSEKUTUAN PERDATA (CV)

PENDIRIAN PERSEKUTUAN PERDATA (CV)

Commanditaire Vennootschap (CV) adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika terjadi kerugian pada CV. Yang aktif mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyetor modal disebut sekutu pasif.

Terhadap pendiri CV oleh 2 orang yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif yaitu :

  • Sekutu aktif (Komplementer/Pengurus), adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus atau sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan termasuk bertanggungjawab atas utang piutang (harta pribadinya) Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
  • Sekutu Pasif (Komanditer/Tidak Kerja), adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung, uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam (Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Prosedur pendirian CV diatur pada Pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD). Intinya, setiap orang yang hendak mendirikan CV, dibuat dalam Akta Notaris (otentik), dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, untuk selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.

Beberapa tahapan terhadap prosedur pendirian CV adalah:

  1. Membuat akta pendirian CV (Akta Pendirian)Sesuai dengan Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), untuk membuat akta tersebut, minimal harus ada 2 orang pendiri. Selain pihak yang berperan sebagai sekutu, diwajibkan juga untuk mempersiapkan hal-hal berikut saat mengajukan pembuatan akta pendirian CV:
  • Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para pendiri;
  • Penetapan nama CV;
  • Keterangan mengenai CV itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus (maksud dan tujuan);
  • Nama sekutu yang berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan;
  • Saat mulai dan berlakunya CV;
  • Klausula-klausula penting lain yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri;
  • Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal;
  • Pembentukan kas (uang) dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan;
  • Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.
  1. Mendaftarkan Akta Pendirian CV ke Pengadilan Negeri (Daftar Perusahaan)

Setelah akta pendirian CV diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan akta tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, sesuai dengan pasal 23 KUHD. Kelengkapan dari pendaftaran ini adalah Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV terkait. Adapun pengurusan kelengkapan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). Dapat diperoleh dari Kelurahan setempat sesuai domisili CV. Anda terlebih dahulu harus menentukan dimana CV anda akan berdomisili sesuai keterangan dalam akta pendirian CV;
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat sesuai domisili CV Anda.
  1. Mengurus Izin Usaha (SIUP)

Setelah akta pendirian terdaftar, kemudian Anda wajib mengurus izin usaha sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Sebagai contoh, jika CV bergerak di bidang perdagangan umum, maka Anda memerlukan izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pengurusan izin usaha umumnya dilakukan di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau di kantor perwakilan dinas terkait.

  1. Mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Langkah selanjutnya yaitu mengurus TDP, dimana TDP merupakan dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh CV.

  1. Mengumumkan Ikhtisar Resmi Pendirian CV

Langkah terakhir dalam mendirikan CV yaitu dengan mengumumkan ikhtisar resmi pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara RI. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28 KUHD.

Setelah semua prosedur terpenuhi, maka anda dapat melakukan kegiatan usaha melalui badan usaha CV milik anda dan telah sah untuk beroperasi.

3 Responses

    1. admin

      terimakasih kembali ibu jessika,
      jika ingin berkonsultasi, silahkan hubungi nomor yang tertera di contact kami.

Leave a Reply